Pati, 20 September 2025 – Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menekankan pentingnya transformasi Bawaslu menjadi lembaga yang adaptif dan terus belajar di tengah tantangan demokrasi modern. Hal itu disampaikan dalam kegiatan bersama Bawaslu Kabupaten Pati, yang dihadiri Ketua Supriyanto beserta jajaran anggota, serta perwakilan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sosiawan.
Azis Subekti menilai, praktik demokrasi di Indonesia perlu terus dievaluasi agar tetap relevan dengan dinamika sosial. “Ini saatnya kita meriset cara kita bernegara. Satu kebijakan untuk semua sudah tidak relevan, kita butuh pendekatan mikro sesuai karakter daerah masing-masing,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa Bawaslu tidak cukup hanya berpegang pada regulasi, tetapi harus berfungsi sebagai learning organization yang mampu beradaptasi, mengembangkan empati, dan memanfaatkan teknologi. “Empati, kolaborasi, serta inovasi adalah kunci. Kalau Bawaslu bisa jadi organisasi pembelajar, maka pengawasan pemilu akan lebih efektif dan dekat dengan masyarakat,” lanjut Azis.
Terkait dinamika informasi, Azis mengingatkan ancaman serius dari disinformasi, ujaran kebencian, hingga manipulasi opini publik. Ia mencontohkan bagaimana bias kognitif dimanfaatkan dalam kontestasi politik, termasuk melalui media sosial. “Kalau penyelenggara dan pengawas pemilu tidak memahami cara kerja disinformasi, mereka akan mudah terseret arus. Literasi digital dan kesiapan menghadapi bias kognitif harus jadi bagian penting dari pengawasan,” ujarnya.
Selain itu, Azis menyoroti perlunya ruang bagi Bawaslu provinsi maupun kabupaten untuk menyusun pedoman teknis sesuai konteks lokal, tanpa harus selalu menunggu aturan pusat. Hal ini, menurutnya, akan membuat pengawasan lebih responsif dan tepat sasaran.
Ketua Bawaslu Pati, Supriyanto, menyatakan komitmennya memperkuat pengawasan partisipatif dan literasi publik. “Kami akan memperluas kanal aduan, meningkatkan patroli siber, serta melibatkan jejaring masyarakat agar peka terhadap pola disinformasi dan manipulasi opini,” jelasnya.
