Program Indonesia Pintar (PIP) untuk murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) akhirnya dipastikan berjalan pada 2026.

Meski menghadapi dinamika panjang dalam pembahasan anggaran, perluasan PIP ke jenjang PAUD ini dinyatakan sebagai hasil perjuangan intens seluruh Anggota Komisi X DPR RI yang menilai pendidikan usia dini harus menjadi prioritas negara.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyebutkan bahwa PIP PAUD/TK akan menyasar 888 ribu murid dari keluarga tidak mampu, dengan alokasi awal sebesar Rp400 miliar.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, kebijakan ini diambil karena masih banyak orang tua yang kesulitan menyekolahkan anak usia dini akibat terbatasnya biaya.

“Kami melihat banyak anak tidak masuk PAUD karena alasan ekonomi. PIP untuk TK dan PAUD diharapkan bisa memberi kesempatan lebih luas bagi mereka untuk mulai belajar sejak dini,” ujar Mu’ti.

Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung menegaskan bahwa keberhasilan memasukkan PIP PAUD dalam rencana 2026 merupakan buah lobi, konsolidasi, dan tekanan politik yang dilakukan oleh seluruh anggota Komisi X selama proses pembahasan RAPBN 2026.

“Ini bukan keputusan yang datang tiba-tiba. Komisi X sejak awal memperjuangkan agar negara hadir lebih kuat di pendidikan usia dini. Kami mendorong pemerintah agar PIP tidak hanya berhenti di SD, SMP, dan SMA, tetapi dimulai dari PAUD,” kata La Tinro.

Legislator Gerindra tersebut menyebutkan bahwa banyak daerah, terutama wilayah-wilayah dengan tingkat ekonomi rendah, sangat membutuhkan bantuan ini. Komisi X pun menilai bahwa penguatan pendidikan usia dini merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia.

“Kami bersyukur akhirnya pemerintah menyetujui langkah ini. Tapi yang penting program ini jalan dulu, dan kami akan terus memperjuangkan penambahannya ke depan,” tambah Halal sapaannya.

Sebagai wakil masyarakat dari Dapil III Sulsel, La Tinro menegaskan bahwa ia akan mengawal ketat penyaluran PIP PAUD di wilayahnya agar benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan.

“Di Dapil III Sulsel masih banyak anak yang belum bisa ikut PAUD karena keterbatasan ekonomi. Karena itu, saya meminta Kemendikdasmen memastikan mekanisme penyaluran PIP berjalan transparan dan akurat,” ujar eks bupati Enrekang dua periode itu.

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sekolah PAUD/TK, serta lembaga terkait untuk memastikan data penerima diperbarui dan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin memastikan tidak ada anak dari keluarga kurang mampu di wilayah kami yang tertinggal hanya karena tidak mampu membayar PAUD. Ini amanah yang akan kami kawal secara serius,” tegas La Tinro.