Anggota DPR RI dari Sumatera Selatan I, Kartika Sandra Desi, meninjau dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) di Palembang, Kamis (18/9/2025), menyusul keluhan orang tua murid mengenai kualitas menu yang dinilai tidak sesuai standar.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan setelah adanya laporan dari orang tua murid di Palembang terkait kualitas menu yang dianggap tidak sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI Dapil Sumatera Selatan I, Kartika Sandra Desi, melakukan peninjauan langsung pada Kamis (18/9/2025). Ia mendatangi dapur penyedia MBG untuk memeriksa standar pengolahan makanan serta proses distribusi. Peninjauan itu turut melibatkan tim dari Badan Gizi Nasional yang memiliki kapasitas dalam menilai kelayakan gizi dan kualitas dapur.
Kartika menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar teknis, tetapi menyangkut hak dasar anak-anak untuk memperoleh gizi yang sehat dan berkualitas. Ia juga mengingatkan bahwa program MBG merupakan kebijakan prioritas nasional yang menjadi perhatian Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Jika terdapat kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan dapur MBG, maka yang akan disalahkan bukan hanya pihak pengelola, tetapi juga Pak Prabowo. Karena itu, menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus marwah beliau adalah tanggung jawab bersama,” kata Kartika.
Menurutnya, berbagai keluhan masyarakat muncul akibat lemahnya manajemen pengelolaan. Orang tua murid membandingkan menu MBG yang dipublikasikan Badan Gizi Nasional dengan hidangan yang diterima anak-anak, yang dinilai jauh dari standar. Perbedaan kualitas ini, lanjut Kartika, menjadi sumber utama kekecewaan dan protes.
Kartika menekankan bahwa program sebesar MBG tidak boleh dikelola secara asal-asalan. Ia menyebutkan tiga poin penting: kualitas makanan harus memenuhi standar gizi, pengolahan wajib memperhatikan kebersihan, dan manajemen distribusi harus berjalan rapi serta transparan.
“Setiap rupiah dari uang rakyat yang digunakan dalam program ini harus benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan terbaik,” ujarnya.
Program MBG merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintahan baru yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah. Pemerintah menargetkan jutaan siswa menerima asupan bergizi setiap hari guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Namun, implementasi program skala besar ini menghadapi sejumlah tantangan, termasuk distribusi bahan baku, kualitas penyedia lokal, dan pengawasan berlapis. Keluhan di Palembang menyoroti perlunya mekanisme kontrol lebih ketat agar kualitas menu tidak bervariasi antarwilayah.
Kartika menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan, memberi masukan, dan mendorong perbaikan nyata agar program MBG berjalan sesuai tujuan awal: menghadirkan generasi sehat, kuat, dan cerdas.
Hingga Jumat malam, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah pusat mengenai laporan di Palembang. Namun, evaluasi lapangan diperkirakan menjadi bahan pembahasan Badan Gizi Nasional bersama DPR dalam waktu dekat.
