Dmedia - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Ia mengungkapkan bahwa panjang jalan tol di wilayah tersebut baru sekitar 25 kilometer, atau kurang dari 1 persen dari total panjang jalan tol nasional, yang dinilai berdampak pada tingginya tingkat kemacetan.
Ketidakseimbangan pembangunan infrastruktur ini kembali menjadi perhatian, khususnya terkait terbatasnya jalan tol di Sulawesi Selatan. Menurut Andi Iwan, angka 25 kilometer tersebut menunjukkan masih minimnya akses jalan bebas hambatan di provinsi tersebut dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
Ia menilai kondisi ini menjadi salah satu penyebab utama kemacetan lalu lintas, yang tidak hanya terjadi saat musim mudik, tetapi juga pada hari-hari biasa.
“Tidak hanya saat lebaran, di hari biasa pun kemacetan sudah menjadi persoalan serius di Sulawesi Selatan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (17/4/2026).
Untuk itu, ia mendorong pemerintah pusat agar mempercepat pembangunan jalan tol di Sulawesi Selatan guna mengurangi beban lalu lintas yang terus meningkat. Keterbatasan infrastruktur jalan bebas hambatan dinilai membuat arus distribusi kendaraan menjadi kurang efisien, terutama di jalur-jalur utama penghubung antarwilayah.
Selain persoalan jalan tol, Andi Iwan juga menyoroti kondisi ruas Makassar–Parepare yang memiliki peran penting sebagai jalur penghubung di Pulau Sulawesi. Ia menyebut, dalam kurun waktu hampir 24 tahun, ruas tersebut belum mengalami peningkatan yang signifikan dan hanya mendapatkan perawatan rutin.
Padahal, jalur ini merupakan akses strategis yang menghubungkan sejumlah wilayah seperti Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, hingga kawasan utara. Tingginya volume kendaraan tanpa peningkatan kapasitas jalan dinilai semakin memperparah kemacetan.
“Padahal ruas ini merupakan bottleneck atau titik kemacetan utama bagi kendaraan dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, hingga wilayah utara lainnya,” jelasnya.
Menurutnya, pendekatan yang hanya berfokus pada pemeliharaan rutin sudah tidak lagi memadai untuk menjawab persoalan tersebut. Ia menegaskan perlunya rekonstruksi menyeluruh agar jalan mampu menampung pertumbuhan jumlah kendaraan.
“Sudah tidak memadai jika hanya dilakukan pemeliharaan. Dibutuhkan rekonstruksi agar kendaraan bisa melintas dengan normal,” katanya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti kurangnya fasilitas pendukung seperti rest area di sepanjang jalur utama. Keterbatasan fasilitas ini dianggap turut memperburuk kondisi lalu lintas, terutama ketika terjadi lonjakan kendaraan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak, khususnya operator pelabuhan dan aparat kepolisian, untuk memastikan arus kendaraan tetap lancar dan tidak menumpuk di titik tertentu.
“Koordinasi antara operator pelabuhan dan kepolisian harus diperkuat agar distribusi kendaraan lebih merata dan tidak terjadi penumpukan,” ujarnya.
Hingga kini, belum ada penjelasan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait rencana percepatan pembangunan jalan tol di Sulawesi Selatan maupun alokasi anggaran terbaru untuk pengembangan infrastruktur di wilayah tersebut.
