Dmedia - Gerakan solidaritas sosial bertajuk #WargaPeduliWarga – Tahap 2 yang diinisiasi oleh 98 Resolution Network dapat dipahami sebagai sebuah ekspresi praksis sosial yang berakar pada memori kolektif gerakan mahasiswa 1998 serta tradisi aktivisme organisasi mahasiswa Kelompok Cipayung. Fenomena ini bukan sekadar kegiatan karitatif yang bersifat teknis, melainkan mengandung tendensi struktural untuk membangun paradigma solidaritas yang lebih holistik dalam menjawab problem kerentanan ekonomi masyarakat kontemporer.
Distribusi 1.000 paket sembako di dua ruang sosial yang berbeda 500 paket bagi korban kebakaran di Kwitang, Jakarta Pusat, serta 500 paket bagi komunitas pengemudi ojek daring di Rawamangun, Jakarta Timur dapat ditafsirkan sebagai bentuk dialektika antara kebutuhan konkret masyarakat rentan dengan kapasitas kolektif gerakan sipil dalam mengisi celah kebijakan negara. Dalam konteks ini, gerakan sosial hadir sebagai sintesis yang melampaui pendekatan reduksionis bantuan langsung semata, menuju penguatan jaringan solidaritas sosial yang bersifat normatif dan berkelanjutan.
Pernyataan resmi panitia yang menekankan urgensi merespons pelemahan ekonomi dan potensi kerawanan sosial menegaskan bahwa inisiatif ini berfungsi sebagai instrumen penguatan kohesi sosial. Kehadiran PT Adhi Karya sebagai salah satu BUMN yang turut serta menjadi mitra dalam pendistribusian bantuan, secara struktural menunjukkan pola kolaborasi lintas aktor negara, swasta, dan masyarakat dalam kerangka gotong royong. Ini merepresentasikan paradigma partisipatoris yang kontekstual dengan tuntutan zaman, di mana fungsi tanggung jawab sosial tidak dapat hanya direduksi pada aktor tunggal.
Lebih jauh, seruan agar gerakan ini diperluas ke daerah lain dengan melibatkan BUMN, BUMD, swasta, dan masyarakat sipil, merefleksikan kesadaran akan perlunya mobilisasi kolektif dalam melengkapi Jaring Pengaman Sosial pemerintah. Program pemerintah yang selama ini mencakup bantuan tunai, distribusi sembako, Kartu Prakerja, serta program padat karya, jika dilihat dari kacamata dialektis, belum sepenuhnya menutup ruang kerentanan. Karena itu, #WargaPeduliWarga hadir sebagai intervensi sosial yang berfungsi sebagai sintesis tambahan dalam arsitektur kebijakan sosial nasional.
Dukungan eksplisit 98 Resolution Network terhadap agenda pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka seperti program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih memperlihatkan suatu tendensi normatif: bahwa aktivisme sosial dan orientasi politik dapat berpadu dalam suatu kerangka reflektif untuk memutus rantai kemiskinan dan menekan ketimpangan sosial. Dengan demikian, aksi ini bukan semata gerakan reaktif, tetapi dapat dipandang sebagai bagian dari konstruksi paradigma baru dalam pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif.
Konferensi pers yang diakhiri dengan ajakan memperkuat kepedulian dan solidaritas dapat dipahami sebagai pesan normatif yang melintasi dimensi temporal dan spasial. Ia mengafirmasi bahwa solidaritas bukan hanya tindakan sesaat, melainkan sebuah etos kebangsaan yang harus dipelihara secara struktural. Fakta bahwa 1.000 paket sembako telah tersalurkan kepada penerima manfaat menutup lingkaran dialektika antara niat, tindakan, dan dampak yang kontekstual dalam ruang sosial Indonesia masa kini.
