Makassar, Dmedia - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra, Ir. H. La Tinro La Tunrung, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (20/10/2025), untuk meninjau kondisi dan kinerja lembaga statistik di daerah serta mendengarkan langsung berbagai persoalan yang dihadapi.
Dalam pertemuan bersama jajaran BPS Sulsel, La Tinro menerima laporan terkait pelaksanaan kegiatan statistik sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data lembaga tersebut, BPS Sulsel telah melaksanakan ratusan kegiatan pengumpulan data dalam berbagai skala mulai dari survei nasional hingga kegiatan sektoral tingkat kabupaten/kota.
BPS melaksanakan dua jenis kegiatan pengumpulan data: insidental berdasarkan permintaan pemerintah, serta rutin dengan periode bulanan atau triwulanan. Dalam mekanisme ini, BPS bertugas melakukan supervisi, sedangkan pelaksanaan lapangan dilakukan oleh Mitra Statistik. Data yang dikumpulkan para mitra kemudian dikirim ke BPS Pusat untuk diolah menjadi data resmi nasional.
Namun, La Tinro menyoroti sejumlah kendala yang dihadapi Mitra Statistik di lapangan. Salah satu persoalan utama adalah minimnya pelatihan teknis dan pembekalan sebelum survei dimulai. “Setiap survei, mitra hanya mendapat pembekalan sekitar dua hari, bahkan terkadang dibagi antara sesi luring dan daring,” ujarnya.
Selain aspek kompetensi, La Tinro juga menyoroti persoalan kesejahteraan mitra. Menurutnya, sistem kerja berbasis proyek membuat pendapatan para mitra terbatas. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023, Mitra Statistik hanya dapat menyelesaikan satu proyek per bulan. “Kondisi ini membuat penghasilan mitra tidak mencukupi, padahal mereka bekerja dengan risiko tinggi tanpa perlindungan asuransi,” jelasnya.
Dari laporan keuangan, BPS Sulsel mengelola anggaran sebesar Rp185 miliar pada tahun 2025, dengan komposisi Rp103 miliar (55%) untuk belanja pegawai dan Rp60 miliar (33%) untuk belanja barang. Sementara itu, porsi belanja modal masih terbatas, terutama untuk perbaikan sarana kantor di Makassar dan Luwu Utara yang dinilai membutuhkan pembaruan infrastruktur.
Menanggapi kondisi tersebut, La Tinro mendorong adanya peningkatan kesejahteraan dan kapasitas Mitra Statistik, terutama mereka yang bertugas di wilayah terpencil. “Untuk menghasilkan data yang akurat dan terpercaya, para mitra harus memiliki kompetensi yang memadai serta rasa aman dalam bekerja,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar BPS menjalankan anggaran secara efisien dan transparan, dengan fokus pada peningkatan kualitas data serta pelayanan publik. Menurutnya, peran BPS sangat penting sebagai penyedia data resmi negara yang menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah, terutama dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
“Pertemuan ini memberikan banyak informasi faktual mengenai tantangan BPS di lapangan. Kami mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi mitra dan pentingnya dukungan kelembagaan agar data yang dihasilkan tetap akurat,” tutup La Tinro.
