Dmedia - Satuan Relawan Indonesia (SATRIA) Sulawesi Selatan, organisasi sayap Partai Gerindra, menolak pelaksanaan Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan 2025 yang dinilai tidak transparan dan cacat prosedur.
Penolakan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PD SATRIA Sulsel, Rusli Ramli, dalam pernyataan resmi di Kantor DPP SATRIA, Sabtu (18/10). Ia menegaskan bahwa proses Rapimpurda tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi, partisipasi, dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi roh utama organisasi kepemudaan.
“Kami menilai Rapimpurda KNPI Sulsel 2025 tidak melibatkan seluruh unsur organisasi kepemudaan di bawah naungan KNPI secara adil dan proporsional. Prosesnya berjalan tertutup dan tidak mencerminkan semangat kebersamaan yang menjadi fondasi gerakan pemuda,” ujar Rusli.
Desakan Evaluasi dan Keterlibatan DPP KNPI
SATRIA Sulsel meminta Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Sulsel segera menghentikan seluruh proses Rapimpurda dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaannya. Mereka menilai pelaksanaan forum tertinggi di tingkat provinsi tersebut telah mengabaikan prinsip keterbukaan serta komunikasi lintas organisasi kepemudaan.
Organisasi yang dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik itu juga mendesak Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI turun tangan untuk menengahi potensi konflik internal. SATRIA menilai, ketegangan di tubuh KNPI Sulsel dapat menimbulkan perpecahan di kalangan pemuda bila tidak segera diselesaikan secara terbuka dan adil.
Rusli menyatakan, perpecahan di tubuh KNPI akan berdampak negatif terhadap efektivitas peran pemuda dalam pembangunan daerah. “Kami tidak ingin KNPI dijadikan alat kepentingan kelompok tertentu. KNPI harus tetap menjadi rumah besar bagi semua pemuda tanpa diskriminasi,” katanya.
Seruan Persatuan dan Integritas Organisasi Pemuda
SATRIA Sulsel menyerukan agar seluruh organisasi kepemudaan di Sulawesi Selatan bersatu mengawal proses regenerasi kepemimpinan KNPI agar berjalan sehat, demokratis, dan berintegritas. Mereka menekankan bahwa agenda organisasi pemuda seharusnya menjadi ruang kolaborasi, bukan arena perebutan kepentingan.
Dalam pernyataannya, Rusli juga mengingatkan agar forum-forum penting seperti Rapimpurda tidak dinodai oleh praktik manipulatif yang melemahkan nilai kolektivitas dan semangat kebersamaan. SATRIA menegaskan akan tetap berada di garis perjuangan untuk menegakkan demokrasi dan keadilan bagi pemuda di daerah tersebut.
“SATRIA Sulsel akan tetap konsisten berdiri di garis perjuangan pemuda untuk menegakkan demokrasi, keadilan, dan kemajuan bersama. Jika aspirasi ini diabaikan, kami siap mengambil langkah lanjutan sebagai bentuk perlawanan moral terhadap setiap upaya pembungkaman suara pemuda,” tegas Rusli.
Konteks dan Latar Belakang
Rapimpurda KNPI merupakan forum strategis yang menentukan arah kebijakan organisasi serta penentuan jadwal Musyawarah Daerah (Musda) untuk memilih kepengurusan baru. Pelaksanaan forum tersebut biasanya dihadiri oleh seluruh organisasi kepemudaan yang tergabung dalam KNPI, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
Namun, sejumlah kalangan menilai pelaksanaan Rapimpurda Sulsel tahun ini berjalan tertutup tanpa mekanisme partisipatif yang lazim diterapkan. Hingga Sabtu malam, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPD KNPI Sulsel terkait pernyataan penolakan yang disampaikan oleh SATRIA Sulsel.
