Jakarta, Dmedia — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan subsidi pupuk akan disalurkan langsung dari pabrik milik negara ke petani, tanpa lagi melalui jaringan distributor yang selama ini dinilai rumit dan sarat kepentingan politik.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato pada Musyawarah Nasional Ke-6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Senin (29/9). Ia menyoroti panjangnya rantai distribusi pupuk yang membuat banyak petani kesulitan mendapatkan pasokan tepat waktu.
Menurut Prabowo, terdapat lebih dari 145 regulasi dan prosedur yang selama ini harus dilalui sebelum pupuk subsidi mencapai tangan petani. Kondisi itu kerap menimbulkan penyelewengan, di mana pupuk menghilang di tengah proses distribusi. “Dari pabrik pupuk milik negara, pupuk disubsidi negara maka pupuk itu harus langsung ke petani, jangan terlalu banyak perantara,” tegasnya.
Prabowo juga mengkritik keterlibatan aktor politik lokal dalam distribusi. Ia menuding sebagian besar distributor merupakan kerabat pejabat daerah, tim sukses politik, atau pihak yang memiliki kedekatan dengan penguasa lokal. Praktik tersebut, kata dia, membuat distribusi pupuk rawan penyalahgunaan dan tidak merata.
Pemerintah menilai perubahan pola distribusi ini akan menghapus peran sekitar 27.000 distributor yang sebelumnya menjadi perantara. Namun, hingga Senin malam, belum ada penjelasan resmi mengenai mekanisme teknis penyaluran langsung ke petani, termasuk sistem pengawasan dan pendataan penerima subsidi.
Reformasi distribusi pupuk menjadi isu strategis di tengah kebutuhan sektor pertanian yang terus meningkat. Data Kementerian Pertanian menunjukkan konsumsi pupuk bersubsidi nasional mencapai lebih dari 9 juta ton pada 2024, dengan anggaran subsidi mencapai Rp37 triliun. Distribusi yang tidak tepat sasaran selama ini dituding menghambat produktivitas petani kecil.
Prabowo menegaskan kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum dan konstitusi. “Pemerintah Indonesia yang sekarang tidak gentar dan ragu-ragu menegakkan kebenaran dan keadilan,” katanya.
Kebijakan tersebut diperkirakan akan berdampak besar pada ekosistem distribusi pupuk di Indonesia. Pemerintah masih perlu menyiapkan mekanisme baru, termasuk kemungkinan pemanfaatan sistem digital atau integrasi dengan data penerima subsidi lain seperti Kartu Tani.
Indonesia selama ini menghadapi masalah distribusi pupuk serupa dengan beberapa negara agraris lain, di mana jalur distribusi panjang memicu inefisiensi dan peluang penyimpangan. Upaya memotong rantai distribusi langsung ke petani diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional serta mengurangi potensi konflik di tingkat lokal.
Hingga kini, respons dari asosiasi distributor pupuk maupun pemerintah daerah belum disampaikan secara resmi. Namun, penghapusan peran ribuan distributor kemungkinan akan menimbulkan dinamika baru, baik di tingkat pasar maupun politik lokal.
