Dmedia - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Rapat Paripurna ke-5, Selasa (23/9/2026), resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. APBN tersebut menjadi yang pertama dirancang di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dengan belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun, pendapatan Rp3.153,6 triliun, dan defisit 2,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Fraksi Partai Gerindra DPR RI menegaskan dukungan penuh terhadap postur APBN 2026. Ketua Fraksi, Budisatrio Djiwandono, mengatakan rancangan ini disusun ekspansif namun tetap menjaga disiplin fiskal dengan defisit di bawah 3 persen sesuai amanat undang-undang.
“APBN 2026 kami nilai sebagai katalisator untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan manfaat, baik melalui penguatan sektor swasta maupun program strategis nasional,” kata Budisatrio dalam pernyataan resmi.
APBN 2026 diarahkan untuk mendukung delapan agenda prioritas pemerintah. Program tersebut mencakup ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan desa dan koperasi. Fraksi Gerindra menilai agenda ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbaiki gizi masyarakat, serta memberi dampak berlipat pada perekonomian daerah.
Selain itu, APBN juga difungsikan sebagai jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli kelompok rentan. Belanja diarahkan pada program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk bantuan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), subsidi pupuk, subsidi energi, serta dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Terkait Transfer ke Daerah (TKD), Budisatrio menanggapi adanya penurunan dibandingkan outlook APBN 2025. Ia menegaskan bahwa belanja pemerintah pusat yang akan dirasakan langsung masyarakat di daerah jauh lebih besar, mencapai Rp1.376,9 triliun.
“Jika hanya melihat TKD, angkanya menurun. Tetapi secara keseluruhan, belanja pusat yang mengalir ke daerah hampir dua kali lipat dari angka TKD. Itu berarti pembangunan tetap berangkat dari daerah,” ujarnya.
Fraksi Gerindra menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Menurut Budisatrio, efektivitas program hanya dapat tercapai apabila setiap rupiah dibelanjakan secara tepat sasaran, transparan, efisien, dan terserap optimal.
Setelah pengesahan UU APBN 2026, DPR berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi. Budisatrio menegaskan, Fraksi Gerindra akan memastikan anggaran bukan hanya terserap, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Ia menambahkan, seluruh anggota Fraksi Gerindra dari berbagai komisi DPR telah diarahkan untuk mengawal pelaksanaan program di daerah. Langkah ini, menurutnya, diharapkan dapat memperkuat produktivitas nasional sekaligus mempercepat pencapaian agenda pembangunan pemerintah.
