Dmedia - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Kamis (25/9/2025) mendesak aparat penegak hukum mengusut kasus keracunan massal yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Ia menilai investigasi diperlukan untuk memastikan apakah insiden disebabkan kelalaian teknis atau ada unsur kesengajaan.
“Kita juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk ikut melakukan investigasi lapangan, untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan akibat kelalaian, dan mana yang mungkin disengaja,” ujar Dasco di Gedung DPR RI.
Ia juga mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) agar menyikapi serius maraknya keracunan. Menurutnya, BGN perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG agar program berjalan sesuai tujuan awal. DPR, khususnya Komisi IX, disebut akan mengawal proses evaluasi tersebut.
“Kami turut prihatin terhadap kejadian keracunan MBG. DPR memberi kesempatan kepada BGN untuk melakukan evaluasi agar program yang seharusnya bermanfaat bisa kembali berjalan dengan baik,” kata Dasco.
Data BGN mencatat, sejak Januari hingga 22 September 2025, terdapat 4.711 kasus keracunan terkait MBG. Dari jumlah tersebut, kasus terbanyak terjadi di Pulau Jawa dengan distribusi: Wilayah I sebanyak 1.281 kasus, Wilayah II sebanyak 2.606 kasus, dan Wilayah III sebanyak 824 kasus.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, penyebab keracunan bervariasi, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum berpengalaman memasak dalam jumlah besar, hingga pergantian pemasok bahan baku. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, membuka opsi membawa kasus ke ranah hukum apabila ditemukan kelalaian dari pihak penyelenggara dapur MBG. “Bisa jadi karena kami dalam investigasi juga melibatkan Kepolisian,” kata Nanik.
Meski kasus keracunan terus terjadi, pemerintah memastikan program MBG tidak akan dihentikan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan, evaluasi akan dilakukan tanpa menghentikan pelaksanaan. “Tidak ada rencana penyetopan. Yang perlu dilakukan adalah evaluasi menyeluruh, bukan penghentian,” ujarnya pada Rabu (24/9/2025).
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, opsi yang tepat adalah memperbaiki sistem sambil program tetap berjalan. “Tidak perlu menghentikan secara total. Evaluasi bisa dilakukan bersamaan dengan perbaikan di lapangan,” katanya.
Kasus keracunan MBG telah memicu perhatian publik dan menjadi sorotan DPR. Dengan ribuan siswa terdampak, evaluasi dan pengawasan menjadi sorotan agar program yang dirancang untuk meningkatkan gizi pelajar tidak menimbulkan risiko kesehatan di kemudian hari.
