Aceh - Tiga kepala daerah di Aceh secara resmi meminta Pemerintah Aceh mengambil alih penanganan darurat banjir dan longsor yang melumpuhkan sejumlah wilayah sejak akhir November. Permohonan tersebut disampaikan setelah pemerintah kabupaten menyatakan tidak lagi memiliki kapasitas anggaran, logistik, maupun sumber daya untuk mengatasi dampak bencana yang meluas.
Surat permohonan diantaranya dikirim oleh Bupati Aceh Selatan dengan tanggal 27 November 2025, disusul Bupati Aceh Tengah dan Bupati Pidie Jaya. Ketiganya menilai skala kerusakan serta jumlah warga terdampak telah melampaui kemampuan respons darurat pemerintah kabupaten.
Kerusakan Meluas dan Aktivitas Ekonomi Lumpuh
Di Aceh Selatan, banjir dan longsor menerjang 11 kecamatan, merusak jaringan jalan utama, jembatan, tebing sungai, saluran irigasi, hingga fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan. Infrastruktur sanitasi permukiman juga banyak mengalami kerusakan.
Selain memutus akses transportasi, bencana mengakibatkan pengungsian massal dan menghentikan sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat. Distribusi logistik terhambat, pasar tradisional tidak beroperasi, dan banyak warga kehilangan sumber pendapatan harian.
Kondisi serupa dilaporkan dari Kabupaten Aceh Tengah dan Pidie Jaya, yang masing-masing mengalami banjir serta longsor di beberapa titik kritis.
Pemerintah Kabupaten Kehabisan Kapasitas
Dalam surat resmi kepada pemerintah provinsi, para bupati menegaskan bahwa keterbatasan anggaran belanja tak terduga, minimnya peralatan penanganan darurat, serta kurangnya tenaga teknis menjadi hambatan utama dalam mengelola situasi bencana berskala besar.
Mereka menilai bahwa penanganan banjir kali ini membutuhkan intervensi provinsi agar proses evakuasi, rehabilitasi infrastruktur, dan pemulihan layanan publik dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi.
Menunggu Respons Pemerintah Provinsi
Dengan permintaan pengambilalihan ini, pemerintah provinsi diharapkan segera mengaktifkan mekanisme tanggap darurat tingkat Aceh, memobilisasi personel BPBA, TNI/Polri, serta menyediakan dukungan logistik dan pendanaan yang lebih memadai.
Hingga kini, skala kerusakan dan jumlah total warga terdampak masih terus diperbarui seiring pendataan di lapangan.
