Dmedia - Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menegaskan komitmen Komisi V untuk mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai wilayah strategis perbatasan Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi V ke Tarakan, Senin (27/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Danang menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar program pembangunan di Kaltara dapat berjalan terarah, terintegrasi, dan berpihak pada masyarakat perbatasan. Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Kaltara, perwakilan Wali Kota Tarakan, serta sejumlah mitra kerja Komisi V dari berbagai kementerian dan lembaga.

Menurut Danang, peran Komisi V sebagai “rekomender” atau pemberi rekomendasi kebijakan sangat krusial dalam memastikan pembangunan di kawasan perbatasan berjalan efektif. “Kalau kolaborasi antarkementerian dan pemerintah daerah berjalan baik, maka seluruh program di Kaltara bisa tersambung. Komisi V siap menjadi rekomender untuk program-program strategis tersebut,” ujarnya.

Ia mencontohkan, pimpinan Komisi V secara langsung berkoordinasi dengan pejabat kementerian terkait saat menerima usulan dari lapangan. “Tadi pimpinan Komisi V langsung menghubungi Ibu Dirjen ketika ada kebutuhan dari Kementerian PUPR. Ini bukti nyata sinergi antara DPR dan mitra kerja. Hasil kunjungan ini akan kami jadikan dasar rekomendasi untuk seluruh program pembangunan di Kaltara,” kata politisi Fraksi Gerindra itu.

Danang menilai posisi geografis Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikannya kawasan penting secara strategis dan geopolitik. Karena itu, pembangunan di provinsi termuda di Kalimantan ini harus diarahkan agar mampu menjadi representasi kemajuan Indonesia di kawasan utara.

“Kaltara adalah wajah Indonesia di bagian utara. Kita harus sepakat menjadikannya bukan sekadar daerah 3T terdepan, terluar, tertinggal tapi juga daerah yang terindah, tercantik, dan termanis. Kaltara harus menjadi Serambi Indonesia yang mampu bersaing dengan negara tetangga,” tegas Danang.

Ia mengajak seluruh mitra kerja Komisi V, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta lembaga teknis seperti BMKG, Basarnas, dan PT Pelindo, untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Silakan berkoordinasi dan bersinergi di level ini agar setiap usulan yang muncul benar-benar menjadi prioritas pembangunan Kaltara. Hasil sinergi ini akan memberi manfaat besar bagi kemaslahatan masyarakat Kalimantan Utara,” tutup Danang.

Kalimantan Utara yang resmi menjadi provinsi ke-34 Indonesia pada 2012 kini terus berbenah dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antarwilayah. Pemerintah pusat telah menempatkan Kaltara sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) mengingat lokasinya yang berdekatan dengan Malaysia dan potensi sumber daya alam yang besar.

Dengan dukungan DPR RI melalui Komisi V, diharapkan pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas publik di Kaltara dapat meningkat signifikan dalam lima tahun ke depan. Komitmen lintas sektor tersebut diharapkan mampu menjadikan provinsi ini sebagai gerbang utara Indonesia yang maju dan berdaya saing.