Dmedia - Fraksi Partai Gerindra di DPR RI meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah meningkatnya kasus keracunan siswa di sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menegaskan keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG. Ia memperingatkan bahwa buruknya tata kelola berisiko menutupi manfaat besar yang telah dirasakan jutaan siswa di seluruh Indonesia.
“Kasus keracunan tidak boleh dianggap sekadar angka statistik. Standar kita harus zero accident. Karena itu, evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan agar manfaat besar program ini tidak tertutupi oleh catatan buruk pengelolaan di lapangan,” kata Putih Sari, Kamis (25/9).
Ia juga mendesak BGN berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menetapkan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, langkah itu penting untuk memastikan setiap porsi makanan yang disajikan aman dan sesuai standar gizi.
Putih menjelaskan, MBG merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi. Selain itu, aktivitas program juga memberikan dampak ekonomi dengan menyerap produk pertanian dan perikanan lokal serta membuka lapangan kerja di berbagai daerah.
“Program ini sudah dirasakan manfaatnya dan mendapat sambutan baik dari masyarakat. Karena itu, menghentikan program ini justru akan menjadi kerugian besar. Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki tata kelola agar MBG kembali ke tujuan awal sesuai visi Presiden Prabowo, yaitu menciptakan SDM unggul dan menjadi motor penggerak perekonomian lokal,” ujarnya.
Politisi Gerindra itu menambahkan evaluasi harus menyentuh setiap aspek rantai pasok, mulai dari sumber bahan baku, penyimpanan, proses memasak, pengendalian mutu, pengemasan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah. Ia menekankan pentingnya standar food safety dan pencegahan kontaminasi di setiap tahap.
“Evaluasi MBG harus detail menyentuh pada setiap mata rantai pasok. Yang tidak kalah penting, kualitas gizi tidak boleh dikompromikan. Program ini hadir untuk memastikan anak-anak mendapat asupan yang aman sekaligus bergizi seimbang,” kata Putih.
Kasus keracunan makanan dalam program MBG sebelumnya dilaporkan di sejumlah wilayah, menyebabkan ratusan siswa harus menjalani perawatan medis. Hingga Kamis malam, BGN belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah evaluasi yang akan dilakukan.
MBG diluncurkan pada awal 2025 sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk menjangkau jutaan siswa sekolah dasar dan madrasah di seluruh Indonesia. Program serupa juga telah diterapkan di beberapa negara, dengan tantangan utama pada aspek pengawasan keamanan pangan dan distribusi.
Pengawasan tata kelola MBG kini menjadi perhatian DPR. Komisi IX berkomitmen mengawal evaluasi yang dilakukan BGN agar manfaat program tetap terjaga sekaligus mencegah kasus keracunan terulang di masa depan.
